Hingga Kamis (12/11/2009) subuh ini, grup 'gerakan facebookers kecam Komisi III' terus meroket. Kini, kelompok itu sudah diikuti 35 ribu lebih anggota.

Penelusuran detikcom di kelompok itu, Kamis, pukul 04.35 WIB sudah ada 35.557 facebookers yang bergabung di kelompok itu.
Ungkapan kekecewaan terus terlontar dari masyarakat atas sikap DPR yang dinilai tidak sensitif dengan suara rakyat. Beberapa kali rapat dengar pendapat dengan institusi aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat, semakin mengkristalkan kekecewaan itu.

Seperti yang diungkapkan Hendri Ch, salah satu facebookers yang bergabung menuliskan demikian.

"Apa yang telah kalian pertunjukkan di hadapan kami semua sangat menyakiti hati kami sebagai rakyat yang mengharapkan keadilan di negeri ini. Kalian di dalam gedung megah sana kami amanahkan untuk memperjuangkan aspirasi kami. Tapi apa yang telah kalian perlihatkan??? Ini kah representasi kalian sebagai wakil rakyat?? Miris kami menjadi rakyat Indonesia..."

Sementara Budi Chacha menuliskan ekspresi kekecewaanya seperti ini, "Namanya juga Komisi, ya tentunya yang ada otak dan hatinya tentulah bukan keberpihakan pada rakyat, ya jelas berpihak bagi yang dapat memberikan komisi paling banyak lah, harap maklum aja kawan-kawan......."

"Katanya wakil rakyat kok gak mewakili aspirasi rakyat, siapa juga yang mau mengobok-obok Polri, kita semua cinta Polri, gak cuma komisi III aja, tapi kita butuh penegakan kebenaran bukan menyudutkan Polri tapi oknum Polri yang sedang kita mintai pertanggungjawaban atas kasus cicak vs buaya, peace," tulis Ferly

Pekanbaru - Wiliardi Wizard mengaku ditekan untuk membuat BAP yang menyudutkan Antasari Azhar. Dengan adanya pengakuan ini, hakim seharusnya memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagai saksi.

"Karena ini sudah masuk di pengadilan, maka majelelis hakim jangan pasif, mereka harus proaktif. Seret semua pihak yang disebutkan Williardi dalam persidangan tanpa terkecuali, termasuk Kapolri. Kasus rekayasa ini harus dibongkar semua, tidak boleh tidak," kata pakar hukum pidana dari Universitas Islam Riau (UIR), Zulaprial, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (11/11/2009) di Pekanbaru.

Menurut dosen pasca sarjana ini, dibutuhkan keberanian hakim untuk memerintahkan jaksa menghadirkan nama-nama yang disebutkan terdakwa. Nama-nama tersebut harus dijadikan saksi.

"Hakim jangan hanya diam dalam masalah ini. Mereka harus menunjukan keberaniannya kepada publik untuk mengungkap semua kebobrokan di tubuh Polri," ujar Zul.

Dalam persidangan kasus pembunuhan Nasrudin dengan terdakwa Antasari Azhar, Selasa (10/11/2009), Wiliardi memberikan keterangan yang mengagetkan banyak pihak. Mantan Kapolres Jakarta Pusat ini mengaku ditekan atasannya untuk memberikan keterangan yang menyudutkan Antasari.

Wiliardi pun menyebut sejumlah nama pejabat Polri terkait pengakuan itu. Mereka antara lain bekas Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol M Iriawan dan
Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko.

Setelah buka-bukaan kesaksian Williardi Wizar di persidangan Antasari Azhar, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri disinyalir akan menindaklanjutinya. Bahkan Propam akan melakukan pemeriksaan terhadap Wiliardi.

"Yang baru saya dengar bahwa, saudara Willi mau diperiksa oleh Propam. Inti pemeriksaannya saya belum tahu. Karena ini tidak ada suratnya, tiba-tiba saja," kata kuasa hukum Williardi, Apolos Djara Bonga, saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2009).

Namun Apolos tidak bisa memastikan apakah ini terkait dengan keterangan Williardi soal rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertamanya oleh para penyidik dan petinggi Polri.

"Apakah ini berkaitan dengana pernyataan saudara Williardi kemarin di persidangan. Barangkali saja, tapi belum pasti. Sementara, saya ingin menanyakan ke dalam. Ingin konfirmasi," ujarnya.

Saat ditanya, apakah bisa diperkirakan Propam akan melakukan konfrontir dengan penyidik, Apolos mengatakan hal tersebut juga belum bisa diketahuinya.

"Saya kira kalau konfrontir bukan tempat di kepolisian, tapi di persidangan. Tapi apakah para petinggi Polri kemarin yang disebut saudara Wili, mau jadi saksi ke sana. Saya juga belum tahu," jawabnya.

"Kita memang mau melakukan penegakan hukum. Tapi konfirmasi atau konfrontir bukan di sini (Mabes Polri/Propam)," tukasnya.